Zulkifli Hasan : film Indonesia mesti dapat perlindungan hukum!

48
0
Share:

GuritaNews – Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan, akan mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang membawahi perfilman, untuk segera menerbitkan peraturan – peraturan pemerintah terkait pelaksanaan Undang – Undang No 33 tahun 2009 tentang Perfilman.

“Sangat disayangkan, Undang-undang Perfilman yang sudah dikeluarkan sembilan tahun lalu, hingga kini belum diberlakukan,” kata Zulkifli Hasan, saat menerima Panitia Kongres Peranserta Masyarakat Perfilman, Selasa (30/1), di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta.

Ketua MPR sempat bercerita, anggota keluarganya sendiri belum lama ini membuat film dengan modal sampai jual tanah segala, ternyata hanya mendapat sepuluh layar di bioskop saat pertunjukannya.

“Ini sungguh memprihatinkan,” kata Zulkifli Hasan.

‘Undang-undang Perfilman yang sudah dikeluarkan sembilan tahun lalu, hingga kini belum diberlakukan’

“Film Indonesia mestinya mendapatkan perlindungan hukum,”

Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan juga menyatakan kesediaannya untuk membuka kegiatan Kongres Peranserta Masyarakat Perfilman yang akan berlangsung 2-3 April mendatang, di Surabaya.

“Makanya ada di antara masyarakat perfilman ini yang bersedia menjadi anggota DPR. Biar bisa memperjuangkan hal-hal seperti ini,” kelakarnya.

Sementara itu Ketua Pelaksana Kongres Sonny Pudjisasono menyampaikan, pihaknya saat ini terus menghimpun permasalahan – permasalahan dalam penyelenggaraan perfilman nasional, untuk nanti dibahas di dalam kongres serta diharapkan melahirkan rumusan-rumusan
yang menjadi masukan kepada berbagai pihak, tanpa kecuali pemerintah dan pemangku kepentingan perfilman.

“Selain masalah UU Perfilman yang tidak dilaksanakan setelah sembilan tahun diundangkan, melalui kegiatan sarasehan kami menginventarisasi berbagai masalah. Diantaranya tentang Piala Citra yang semakin kehilangan marwahnya, tentang tata edar yang tidak adil, tentang masalah sensor, dan lain sebagainya,” kata Sonny Pudjisasono.

Wina Armada Sukardi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang juga menjadi Pengarah (Steering Committe) dalam Kongres, mengatakan bahwa yang dilakukan oleh masyarakat perfilman dalam gerakan menuju kongres ini, adalah mendorong agar peraturan perundang-undangan dihormati semua pihak.

“Janganlah peraturan dilanggar, dengan mengakibatkan banyak pihak dirugikan, termasuk merugikan Film Indonesia.” kata Wina Armada.

Menurut sutradara dan juga wartawan Akhlis Suryapati, persoalan yang dibawa ke kongres nantinya bukan sekadar himpunan kasus dan silang-sengkarut penyelenggaraan perfilman.

“Kongres juga merekomendasikan hasil-hasil kajian yang sifatnya untuk terciptanya iklim perfilman yang kondusif,” kata Akhlis Suryapati. (*Q2)

Share:

Leave a reply