Tidak ada negara yang kebal dengan tantangan ‘kesehatan jiwa’

185
0
Share:

GuritaNews – Hasil dari inisiatif riset utama yang ditugaskan oleh Janssen Asia Pacific, bagian dari Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, dan dilaksanakan oleh Economist Intelligence Unit (EIU), telah resmi dikeluarkan dalam minggu ini, seiring dengan peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia.

 

Indeks Integrasi Kesehatan Jiwa Asia Pasifik ini membandingkan dan memberi peringkat terhadap upaya 15 negara se- Asia Pasifik dalam menerapkan sejumlah kebijakan kesehatan jiwa yang efektif, serta mencermati  program  dan  pelayanan  yang  tersedia  untuk  membantu  orang  dengan gangguan jiwa (OGDJ) sehingga dapat hidup berdampingan bersama masyarakat.

Riset  ini  menggaris-bawahi  bahwa negara-negara dalam laporan Indeks telah berhasil dalam meningkatkan pelayanan OGDJ, dimulai dari penyediaan lembaga/institusi hingga penyediaan layanan dan lingkungan yang dibutuhkan OGDJ agar nantinya dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, negara dan wilayah yang diikutsertakan ke dalam Indeks terbagi menjadi empat kelompok kesehatan mental terpadu.

Meskipun keanggotaan dari kelompok- kelompok ini diasosiasikan berdasarkan pertumbuhan ekonomi, namun nyatanya skor di tingkat nasional masing-masing sangatlah beragam.

Indonesia termasuk dalam kategori negara dengan pendapatan menengah bawah,  dan dilaporkan telah berhasil memodernisasi landasan hukum kesehatan mentalnya secara signifikan sejak tahun 2014.

Laporan ini mencatat bahwa persoalan hak asasi manusia tetap menjadi tantangan utama dan perkiraan terbaik mengindikasikan bahwa hanya 10% dari orang yang terdiagnosa gangguan jiwa dapat menerima pelayanan berbasis bukti ilmiah.

Dalam laporan ini, Indonesia berada di peringkat ke-14.

Vishnu Kalra, Presiden Direktur dari PT. Johnson & Johnson Indonesia menyambut baik hasil laporan ini dan menyatakan bahwa “hanya sedikit penyakit lain yang kurang dipahami dan mendapatkan stigma buruk apabila dibandingkan penyakit gangguan jiwa, terutama skizofrenia.

Laporan ini memberikan harapan baru bagi kebijakan kesehatan jiwa di wilayah Asia Pasifik, dan kami berharap laporan ini mampu menyediakan kesempatan untuk diskusi lebih lanjut tentang langkah-langkah yang dibutuhkan dalam membantu ODGJ kembali hidup bermasyarakat.

Riset EIU serupa telah dilaksanakan pada 2014 di Eropa, dan berhasil mengungkapkan tantangan besar yang terjadi dalam sistem pelayanan kesehatan karena terdapat kesenjangan besar antara jumlah ODGJ dan mereka yang menerima perawatan secara layak.

Dari perspektif regional, laporan ini menemukan bahwa:

  • Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan mental.  Di seluruh negara-negara se-Asia Pasifik,  kurang  dari  setengah ODGJ menerima layanan medis kesehatan jiwa. Hal ini tetap terjadi meskipun para pembuat kebijakan dan pemerintah telah memprioritaskan penyakit ini, dengan variasi kesuksesan yang berbeda-beda. Meskipun terhadap aspirasi bersama di antara negara- negara ini untuk merawat ODGJ dan membantu mereka masuk kembali dalam kehidupan masyarakat, namun di hampir semua kasus, dibutuhkan lebih banyak upaya untuk mewujudkan aspirasi ini. Akses terhadap layanan kesehatan mental juga sangat ditentukan oleh faktor dimana orang tersebut tinggal, ditambah adanya perbedaan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, bahkan di negara-negara yang lebih maju sekalipun.
  • Kesehatan jiwa berdampak pada ekonomi.  Terdapat  perbedaan  besar  terhadap bagaimana dukungan negara-negara dalam Indeks ini terhadap ODGJ, dan tren dalam temuan ini menggaris-bawahi adanya korelasi penting antara kesuksesan penanganan kesehatan mental dengan kemakmuran  suatu negara. Negara-negara dan wilayah dalam studi ini akhirnya terbagi ke dalam empat kelompok berdasarkan pendapatan relatif (Produk Domestik Bruto atau PDB). Laporan ini membenarkan bahwa beban ekonomi tetap berdampak pada negara manapun di seluruh Asia Pasifik: bahkan di negara-negara ekonomi maju – seperti Australia dan Selandia Baru, dimana kesehatan jiwa berdampak masing-masing sebesar 3,5% dan 5% dari PDB mereka.
  • Terdapat kesenjangan dalam data epidemiologi. Kesimpulan besar lainnya dalam laporan ini adalah kurangnya ketersediaan data terkait prevalensi kesehatan jiwa. Hal ini terjadi umumnya di sejumlah negara yang kurang berkembang secara ekonomi, dimana data  mendasar  seringkali  didapat  dari  hasil  rekaan  saja. Sementara  itu, di negara dengan ekonomi lebih maju, meskipun terdapat pengumpulan data statistik kesehatan jiwa yang lebih baik, namun masih terdapat kekurangan data pada hasil akhir.
  • Stigma yang kuat menekankan kebutuhan akan tindakan lanjutan.  Laporan  ini menemukan bahwa stigma terhadap ODGJ, terutama yang sudah dalam kondisi parah, seperti skizofrenia, tetap kuat di seluruh wilayah. Laporan ini juga mencatat bahwa menyatunya kembali ODGJ ke dalam kehidupan bermasyarakat pada akhirnya sangat tergantung pada keterbukaan budaya dan upaya untuk mematahkan stigma yang harus terjadi seiring dengan pembangunan infrastruktur berbasis komunitas.

“Tidak ada negara yang kebal terhadap tantangan kesehatan jiwa. Meskipun kita cukup terpicu dengan adanya perkembangan kebijakan dan program yang dilakukan di seluruh wilayah Asia Pasifik, namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” kata Kalra.

“Keadaan fisik dan mental yang sehat adalah unsur utama yang membentuk manusia, baik sebagai mahluk individu, sosial maupun mahluk ekonomi. Laporan ini menggambarkan bahwa tidak hanya penting bagi negara-negara Asia Pasifik tersebut untuk melaksanakan kebijakan dan layanan kesehatan mental yang lebih baik, tetapi diperlukan juga peran besar masyarakat untuk mengubah perilaku terhadap ODGJ dan keluarganya.”

Janssen mensponsori riset independen yang dilakukan EIU ini sebagai bagian dari program Healthy Minds di Asia Pasifik. Studi ini berkontribusi dalam memberikan pengetahuan yang lebih baik tentang cara terbaik untuk mengatasi permasalahan kesehatan jiwa di kawasan Asia Pasifik. (**)

Share:

Leave a reply