Prof DR Yuswar Zainul Basri menuntut keadilan atas pencopotan dirinya

Share:
Prof DR Yuswar Zainul Basri (istimewa/guritanews.com)

GuritaNews – Pencopotan Prof DR Yuswar Zainul Basri dari jabatan Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Trisakti (Usakti) dilakukan oleh Menristekdikti, padahal menurut Yuswar semestinya pemberhentian tersebut ditentukan lewat mekanisme kampus yang melibatkan pihak senat universitas.

Prof DR Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum Yuswar, menilai tindakan Menristekdikti tersebut diduga merupakan diluar wewenang seorang menteri, karena selama menjabat, Yuswar telah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab serta sesuai aturan.

Yuswar adalah mantan Dewan Guru Besar Usakti sekaligus Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Trisakti, hingga kini dia-pun mengaku tidak mengerti alasan Menristekdikti mengeluarkan Kepmen pemberhentian dirinya.

Menurut Yuswar, pemberhentian atas dirinya sebagai wakil rektor seharusnya ditentukan lewat mekanisme kampus yang melibatkan senat.
“Sampai sekarang, saya sendiri tidak mengerti alasan pemberhentian saya itu, hingga kemudian saya memperjuangkan keadilan dan menggugat ke PTUN,” kata Yuswar dalam keterangan siaran persnya.

“Perlu diketahui, Usakti itu adalah harta negara yang harus dijaga dan dirawat dengan baik, dan kebetulan saya orang yang mengetahui sejarah Universitas Trisakti sejak awal berdiri,” jelas Yuswar, serius.

Pemberhentian Prof DR Yuswar diumumkan bertepatan dengan acara Dies Natalis di lingkungan kampus Usakti. Padahal, seperti diketahui pemberhentian seorang Wakil Rektor tidak bisa dilakukan oleh pihak Kementerian Dikti.

Sementara pengamat dunia Islam dan pegiat bisnis Timur Tengah dan Eropa, Imbang jaya berkomentar, bahwa apa yang telah di lakukan Menristekdikti  ‘itu menabrak logika dan nilai nilai kepatutan’

“Rasanya aneh, ada seorang Menristekdikti memberhentikan seorang Wakil Rektor perguruan tinggi tanpa meminta pertimbangan senat kampus, dan itu terjadi di negeri ini. Pemberhentian dan pencopotan seorang rektor, wakil rektor maupun dosen itu ada aturan dan pakem yang harus dilalui, semisal pemberitahuan atau peringatan disertai rincian kesalahan yang diperbuatnya, bukan sebaliknya main copot. Langsung pemberhentian dan main copot, itu artinya otoriter dan arogan,” papar Imbang Jaya, saat di jumpai di tempat terpisah, di Sawangan Depok, beberapa waktu lalu..

“Pemberhentian atau pencopotan seorang dosen apalagi Wakil Rektor itu hanya bisa dilakukan oleh Rektor, dan wali amanah kampus serta pertimbangan senat kampus itu sendiri. Rektor pun hanya bisa memecat seorang dosen bila perguruan tinggi tersebut PTN, bukan swasta. Kalau di Usakti saja bisa diperlakukan seperti itu, tidak menutup kemungkinan kampus atau perguruan tinggi lainnya bisa mengalami nasib serupa, bersiap-siap saja dan tunggu giliran,” lanjutnya.

Diceritakan Yuswar, meski pemecatan dirinya sebagai Wakil Rektor I Usakti tidak bisa dilakukan Kemendikti, namun pencopotan tersebut tetap bergulir.

Yuswar diberhentikan dengan SK Nomor 535/usakti/skr/XI/2017, dan keputusan tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 31 ayat 1 dan 2 PP 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 maupun PP Nomor 4 Tahun 2014 menyebut, Menteri Ristek hanya memiliki kewenangan terbatas yakni pengaturan, perencanaan, pengawasan, pembinaan dan koordinasi.

Yuswar mengaku tidak akan berhenti untuk memperjuangkan keadilan dan menggugat keputusan pencopotan tersebut ke pengadilan, meski harus mengorbankan banyak waktu dan tenaga.

Yuswar hanya ingin nama baik dan martabatnya pulih seperti sediakala sehingga ketika saat pensiun nanti di tahun 2019 dirinya bisa hidup tenang tanpa beban.

Selain itu, dia berharap sepeninggal dirinya nanti Usakti bisa bebas dari berbagai kepentingan yang pada akhirnya bisa merusak marwahnya sebagai lembaga pendidikan.

“Ini menyangkut nasib orang, nama baik dan martabat. Kalau bersalah, tunjukkan dimana kesalahannya dan dibidik dengan pasal apa, harusnya dilengkapi dengan pembuktian yang kuat, bukan asumsi dan main copot. Bila seorang Wakil Rektor saja bisa diberhentikan sewenang-wenang, apalagi hanya dosen biasa. Tersangka saja harus dipenuhi hak-haknya sebagai tersangka…,” tegas Imbang Jaya. (Q2/**)

Share:

Leave a reply