Nasib miris film nasional siapa paling rugi dan untung besar?

112
0
Share:

GuritaNews – Undang-Undang Perfilman terjegal pelaksanaannya, hingga delapan tahun berjalan, pemerintah tidak melaksanakan kewajibannya, termasuk menerbitkan Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Menteri sebagai turunannya.

Akibatnya, penyelenggaraan perfilman menjadi tidak beraturan.

Film Indonesia diperlakukan tidak
adil.

Walau dikampanyekan sedang maju-majunya, kenyataannya lebih dari separuh film Indonesia tidak punya kesempatan mengumpulkan penonton yang memadai, bahkan banyak juga yang tidak punya kesempatan untuk dipertunjukkan di bioskop.

Demikian mengemuka dalam Sarasehan Peranserta Masyarakat Perfilman, di Gedung Pusat Perfilman H Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta, Selasa (9/1) siang.

Dihadiri lebih dari 40 insan film dan pemerhati masalah perfilman, acara ini dipandu praktisi perfilman Akhlis Suryapati, serta membahas paparan wartawan senior dan kritikus film Wina Armada serta anggota Komisi X DPR-RI Dadang Rusdiana.

“Ketika terjadi silang-sengkarut pendapat dan tindakan yang merugikan Film Indonesia, maka kita menempatkan hukum atau peraturan menjadi acuan untuk mengkritisi semua itu,” kata Akhlis Suryapati.

“Sarasehan ini digagas oleh masyarakat perfilman dengan mengajak wartawan film, untuk mengkritisis kondisi perfilman yang sebenarnya, tanpa harus ada kecurigaan-kecurigaan, apalagi kebencian, terhadap pihak-pihak
tertentu. Insan film terlalu capek untuk diadu-domba dan terpecah-pecah.”

Sementara itu Wina Armada memaparkan secara fokus, bahwa pemerintah telah melakukan
pelanggaran, atau tidak memenuhi kewajibannya, dalam penyelenggaraan perfilman.

“Ini bukan pendapat saya, melainkan sesuai undang-undang. Yaitu Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman,”
katanya.

“Di Undang-undang ini sangat jelas disebut apa yang harus dilakukan pemerintah, bahkan sangat jelas disebutkan batas waktunya, yaitu satu tahun setelah diundangkan harus menerbitkan Peraturan
Pemerintah dan Keputusan Menteri. Namun sampai delapan tahun berjalan kewajiban itu tidak dipenuhi. Ada apa ini? Sejak empat atau lima tahun yang lalu, jika ditanya jawabannya selalu sudah dibahas, dipersiapkan, sudah di meja menteri, tinggal ditandatangi, dan sebagainya.”

Menurut Wina Armada, akibat dari ketiadaan peraturan turunan UU Perfilman itu, ketidakadilan
berlangsung, terutama dalam penyelenggaraan usaha perfilman.

Yang kuat menindas yang lemah.

Film Indonesia diperlakukan tidak adil.

Produser-produser takut bersuara meskipun usaha filmnya merugi miliaran rupiah, karena khawatir semakin digencet dan tidak diberi kesempatan untuk bisa tetap memproduksi dan mengedarkan filmnya.

“Kami ini membuat film dengan uang miliaran rupiah, Pak. Lenyap begitu saja, karena film kami tidak
bisa beredar, atau bisa beredar namun hanya diberi jatah sepuluh atau lima layar. Bayangkan, ada hampir sekitar 1500 layar bioskop di Indonesia, dan film Indonesia hanya main di 10 atau 15 layar bioskop. Hanya film-film tertentu milik produser tertentu yang diberi jatah 40 layar sampai 70 layar di hari-hari awal pertunjukan,” kata produser film Evry Joe, yang ‘terpaksa’ curhat dalam sarasehan itu.

“Kami ini seperti mengemis di negeri sendiri, Pak. Lalu di mana pelaksanaan undang-undang itu? Di mana payung hukum itu? Di mana komitmen pemerintah yang katanya ingin memajukan film Indonesia dan menjadikan film Indonesia tuan rumah di negara sendiri?”

Menurutnya, akibatnya di antara produser film Indonesia sendiri terjadi saling curiga, tidak akur,
merembet kepada insan film, organisasi-organisasi perfilman tidak bisa kompak.

Iklim perfilman menjadi tidak
kondusif.

“Yang diuntungkan oleh keadaan seperti ini, ikut-ikutan nyinyir terhadap yang tertindas.”

‘Eh, ternyata masuk-angin juga.’ (foto istimewa)

Bos Asirevi, Rully Sofyan  mengungkapkan, bahwa UU Perfilman benar-benar terjegal
oleh kekuatan politik bisnis yang besar.

“Ketika saya menjadi Pengurus Badan Perfilman Indonesia, ikut
mengawal dan membahas masalah ini, beberapa Peraturan Pemerintah bahkan sudah ditandatangani oleh
Menteri Parekraf pada waktu itu. Perlu sekali lagi ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan karena UU Perfilman mengaturnya demikian. Eh, ternyata masuk-angin juga. Begitu pun DPR yang semula sempat
bersemangat membentuk Panja segala, akhirnya masuk angin juga. Jadi UU Perfilman memang terjegal.”

“Ada 4 Peraturan Menteri dan 2 Peraturan Pemerintah yang mesti disegerakan… Dan itu adalah salah satu amanat dari hasil kerja Panja DPR terdahulu”

Anggota Komisi X DPRI RI Dadang Rusdiana menyimak semua paparan dalam sarasehan, dan
bertekad membawa aspirasi ini ke Komisi X DPRI RI.

“Tentu saja kami perlu terus-menerus diingatkan dan didorong seperti ini, karena yang dibahas di DPR itu banyak sekali,” kata Dadang.

“Peran masyarakat melalui media, termasuk media sosial, sangat membantu dalam mendorong DPR maupun pemerintah untuk
menindaklanjuti proses-proses legislasi dan monitoring sesuai fungsi dan tugasnya,”

Dadang Rusdiana sependapat, UU Perfilman yang ada sudah cukup bagus dan memadai.

Kebetulan juga tahun ini tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional di DPR-RI

“Persoalannya memang pada
implementasi dan tidak diterbitkannya peraturan-peraturan turunannya oleh Pemerintah,” kata Dadang.

Sarasehan Peranserta Masyarakat Perfilman rencananya berlangsung secara berkala, dengan topik
berbeda-beda, dalam rangka menuju Kongres Peranserta Masyarakat Perfilman bertajuk ‘Demi Film Pribumi’ di Surabaya pada 2 dan 3 April mendatang. (Q2/***)

Share:

Leave a reply