Merasa telah dirugikan, Djan Faridz bakal tuntut Menkumham

350
0
Share:

guritanews – Konflik yang melanda didalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kian memanas.

Pihak Romahurmuzy mengajukan Peninjuan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung terkait kepengurusan PPP yang sah.

PPP pimpinan Romahurmuzy pun mendapat SK dari Kementerian Hukum dan HAM dengan Keputusan No. M. HH-06.AH.11.01 tahun 2016.

Sebelumnya, Mahkamah Agung telah memenangkan PPP pimpinan Djan Faridz dalam putusan No.504K/TUN/2015 yang pada pokoknya menyatakan mencabut SK Menkumham No. M.HH – 07.AH.11.01.

Dengan adanya keputusan Kemenkumham No.M.HH-06.11.01 tahun 2016, membuat pihak Djan Faridz meradang, dan akan mengajukan gugatan hukum kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

“Saya akan lakukan tuntutan kepada Menkumham, Yasona Laoly, saya akan laporkan ke KPK, Kepolisian, dan jaksa, karena melakukan tindakan menguntungkan pihak lain dan merugikan saya, walau pun masih rawan karena perbuatan itu melanggar UUD hukum  yang berlaku di Indonesia dan perbuatan beliau (Yasona) menguntungkan satu pihak ” ungkap Djan Faridz, saat ditemui di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (24/07) siang.

“Sebenarnya ada apa sih..? kok dia memberi SK kesatu pihak dan tidak kepada yg lain. Padahal saya punya putusan Mahkamah Agung. tapi kenapa dia (Yasona) berikan kesana. Artinya, kan saya telah dirugikan, secara hukum saya punya kekuatan hukum yg inkrach. Menkumham melanggar hukum dan melanggar sumpah Jabatan, UUD45, UU Tipikor. Sebenarnya saya-pun bersahabat dengannya dan tak mau lakukan itu. Namun karena diminta oleh rapimnas yang kalau tidak dijalankan, akan merusak persatuan,” lanjutnya.

Alasan Djan Faridz melakukan gugatan, lantaran Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly, tidak melaksanakan amanat yang telah diputus oleh Mahkamah Agung.

“Dasar penuntutan tengah kami susun untuk melakukan pelaporan. Kita akan laporkan dengan pasal 421 KUHP, karena tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung” ucap Djan Faridz.

Pihak Djan Faridz mengatakan bahwa dirinya tidak dapat bergerak untuk konsolidasi partai menjelang Pemilihan Umum 2019 karena belum ada ketetapan mengenai kepengurusan yang sah.

“Kita sekarang mau bergerak pun sulit, karena saat kami orang partai mendekati ummat, ulama, mereka selalu bertanya, dasar hukum kalian berjumpa dengan saya apa?,” ujar politisi berdarah Betawi ini.

Disinggung mengenai islah dengan pihak Romahurmuzy, Djan pun membantah jika Romy telah menghubunginya untuk melakukan islah.

“Dia tahu kok rumah saya, juga punya nomer telpon saya, belum ada dia menghubungi saya untuk islah. Pintu rumah saya terbuka untuk islah” pungkasnya kepada awak media. (Qw/Wemz)

Share:

Leave a reply