Majelis Hakim tolak gugatan GeRAM

83
0
Share:

GuritaNews – Setelah melalui proses panjang, Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GeRAM) dikecewakan oleh keputusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 29 November 2016, yang tidak mengabulkan gugatan untuk melindungi Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

 

 

Para penggugat GeRAM menuntut Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang telah menghapuskan KEL dari Rancangan Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) 2013-2033 (Qanun Aceh No. 19/2013) karena dinilai tidak akumondatif dan mengabaikan hak partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rancangan tersebut; sementara Mendagri digugat karena tidak membatalkan RTRW Aceh yang tidak mengikuti hasil evaluasi Kemendagri.

Dalam pertimbangan hukum putusan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hakekat filosofinya, KEL sudah masuk kedalam Pola Ruang Aceh sebagai Kawasan Lindung; oleh karena itu, Qanun tersebut tidak perlu menyebutkan KEL secara eksplisit.

Sehingga, Majelis Hakim memutuskan bahwa Para Penggugat tidak mengalami kerugian dengan tidak dimasukannya KEL di dalam RTRW Aceh.

Majelis Hakim juga mengatakan bahwa gugatan warga negara tidak berhak secara hukum untuk membatalkan Peraturan Daerah/Qanun.

Dengan dasar itulah Majelis Hakim menolak seluruh gugatan GeRAM.

A river system within the protected Leuser Ecosystem

‘…gugatan warga negara tidak berhak secara hukum untuk membatalkan Peraturan Daerah/Qanun.’ ( foto : Paul Hilton)

Namun, kuasa hukum GeRAM, Nurul Ikhsan mengatakan bahwa pertimbangan hakim tidak tepat karena KEL tidak identik dengan Kawasan Lindung.

Dalam kesaksiannya, Mantan Mentri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Emil Salim mengatakan, “KEL sudah diatur dalam peraturan nasional sehingga tak bisa semerta-merta dihapus dari Qanun RTRWA. Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden nomor 33 tahun 1998 yang memuat ketentuan-ketentuan tentang Kawasan Ekosistem Leuser. Di seluruh dunia, hanya ada 24 Ekosistem lain yang identik dengan KEL sehingga ia tidak bisa disamakan dengan Kawasan Lindung, itulah yang menjadikan KEL itu unik”.

Nurul Ikhsan,juga menguatkan pernyataan tersebut, “Fakta bahwa KEL dilindungi oleh setidaknya 3 payung hukum seharusnya tidak lagi harus diperdebatkan, oleh karena itu kami menolak penetapan keputusan kasus ini dan berencana untuk melakukan banding. Kami membawa kasus ini ke pengadilan untuk mendorong pemerintah pusat dan pemerintah Aceh untuk memenuhi kewajiban mereka melindungi nyawa dan keberlangsungan hidup masyarakat Aceh melalui perlindungan lingkungan hidup..” (***)

Share:

Leave a reply