Kominfo akhirnya blokir “Tik Tok”

Share:
Aplikasi TIk Tok di blokir pemerintah Indonesia

GuritaNews – Pada hari Selasa (3/7), Pemerintah Indonesia secara resmi blokir “Tik Tok”, karena aplikasi ini dianggap banyak melakukan pelanggaran.

“Pornografi, pelecehan agama, banyak sekali pelanggarannya,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan , seperti di lansir BBC Indonesia, 3 Juli 2018.

Semuel menjelaskan bahwa Tik Tok diblokir sejak Selasa siang (3/7).

“Sebagai aplikasi media sosial yang user generated, [Tik Tok] seharusnya punya mekanisme bagaimana membuat standar konten dan bagaimana mencegah dan menyelesaikan apabila ada konten yang melanggar undang-undang kita,” kata Semuel.

Sebelumnya, menurut Semuel, Kominfo telah mengontak pihak pabrikan aplikasi Tik Tok untuk meminta penjelasan, namun belum ada balasan.

Pada Selasa (3/7) sore, aplikasi ini masih dapat dibuka, namun tidak dapat dibuka di browser dari beberapa provider dengan tulisan peringatan : “Situs Terlarang”.

Aplikasi Tik Tok bisa disebut sebagai komunitas video kreatif berdurasi 15 detik.

Cara kerja aplikasi ini mudah, pengguna cukup merekam video selama 15 detik lalu menghiasi dengan berbagai fitur musik, filter, atau efek-efek seperti animasi telinga kelinci, hati, atau menyundul bola.

Warganet pun berbeda pendapat soal pemblokiran Tik Tok.

Ada yang setuju karena beberapa konten yang dianggap tidak layak.

Tik Tok adalah bagian dari Bytedance Inc, perusahaan internet raksasa Cina yang juga jadi induk usaha Musical.ly.

Di Cina, Tik Tok dikenal dengan nama Douyin.

Bocah tanggung bernama Prabowo Mondardo, pemilik akun instagram @bowoo_alpinel;ebe, siswa SMP di wilayah Tangerang Selatan, adalah satu contoh selebritas ‘dadakan’ karena memanfaatkan Tik Tok.

Video-video Tik Tok milik Bowo (sebutannya) disukai lebih lebih dari 7 juta kali.

Namun saat menggelar jumpa penggemar berbayar 80 ribu rupiah, beberapa waktu lalu, tak sedikit masyarakat kemudian yang menghujat bocah berusia 13 tahun ini, dengan beragam makian.

Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan tindakan bijak dan tepat dalam membendung dan melakukan saringan manfaat terhadap teknologi.

Jika faktanya Tik Tok memang tidak banyak memberi manfaat bahkan lebih banyak kesia-siaan, maka sudah sepantasnya aplikasi ini di blokir.

Namun pemerintah secera menerus tetap harus menyampaikan berbagai informasi dan peringatan kepada masyarakat untuk memilah milih mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. (Q2)

Share:

Leave a reply