Kesetaraan Gender Di Sektor Hutan dan Lahan

Share:
Kementrian Lingkungan Hidup dan kehutanan mendukung upaya kesetaraan gender dalam pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia.

GuritaNews – Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di sektor hutan dan lahan.

Menyadari pentingnya peran perempuan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, akan bertemu dengan perwakilan masyarakat dari 10 provinsi disluruh Indonesia, untuk membahas pemantapan program keadilan dan kesetaraan gender dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan.

Kelompok perempuan ini dianggap memiliki pemahaman kuat di sektor sumber daya alam (SDA), sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mensejahterakan.

“Kementerian LHK menyadari dan mengakui sepenuhnya bahwa bagi perempuan, hutan dan lahan tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi memiliki makna yang lebih luas. Hutan dan lahan memiliki nilai sosial, budaya dan merupakan bagian dari eksistensi kehidupan perempuan. Nilai-nilai tersebut patut dijaga dan dipertahankan,” demikian dikatakan Siti Nurbaya dalam forum dialog yang bertempat di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, (28/03/2018). Acara ini juga direncanakan akan dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise.

Sebanyak 80 orang perwakilan masyarakat, yang merupakan mitra Selamatkan Hutan dan Lahan melalui Perbaikan Tata Kelola (SETAPAK) ini, menyampaikan langsung di hadapan Menteri Siti, berbagai inisiatif dalam mencari, menemukan dan memfasilitasi pejuang-pejuang keadilan gender dalam pengelolaan SDA. Terkait hal ini, KLHK akan terus memberikan perhatian penuh terhadap hal ini sesuai dengan amanat pencapaian Sustainable Development Goals (SDG).

Berbagai inisiatif tersebut telah dijalankan oleh beberapa organisasi masyarakat sipil mitra The Asia Foundation (TAF): LBH Aceh, MATa, Qbar,WALHI Sumsel,  Aman Mentawai, PBHK, SP Palembang, Sp Nasional, JATAM Kaltim, AMAN Kaltim, PBHK, AMAN Kalbar, JARI, PPK, Sikola Mombine, YMP, Paradisea dan PtPPMA.

Dalam kesempatan yang sama, Lili Hasanuddin, Direktur Program SETAPAK (Selamatkan Hutan dan Lahan Melalui Perbaikan Tata Kelola) memantapkan bahwa The Asia Foundation (TAF) bersama mitra-mitranya melalui program SETAPAK secara terus-menerus telah berupaya memperkuat kapasitas masyarakat termasuk perempuan lokal untuk mewujudkan tata kelola hutan dan lahan yang berkeadilan gender serta mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

“Diantaranya dengan melakukan “Temu Nasional Pejuang Keadilan dan Kesetaraan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam”. Pertemuan ini diharapkan akan menjadi ruang bagi calon pemimpin perempuan dengan dukungan kelompok laki-laki untuk meningkatkan kapasitas dan berbagi strategi terkait advokasi dalam mendorong tata kelola hutan dan lahan yang berkeadilan gender,” demikian diungkapkan oleh Lili.

Lili yakin bersama 68 mitra SETAPAK yang terdiri dari civil society organization (CSO) dan lembaga penelitian di level nasional dan 10 provinsi lokasi utama program, yakni Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat. Serta 5 wilayah tambahan yaitu: Bengkulu, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, Bangka Belitung dan Sumatera Utara, program SETAPAK akan semakin mengokohkan peranannya dalam memperjuangkan keadilan gender dan kesetaraan khususnya bagi kaum perempuan.

Bersama para mitra yang tersebar di seluruh propinsi Indonesia, program SETAPAK akan membantu pemerintah dalam mendorong perbaikan tata kelola hutan dan lahan. Sebagai upaya untuk mencegah dan menurunkan deforestasi dan degradasi lahan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor hutan dan lahan. Termasuk untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman organisasi masyarakat sipil di daerah mengenai isu-isu di sektor kehutanan dan penggunaan lahan untuk memantau proses penerbitan izin dan perbaikan kebijakan pemerintah.

Seperti diketahui, hutan dan lahan merupakan faktor produksi yang sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia terutama dalam sektor pertanian. Sebagai negara agraris, pertanian merupakan sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat Indonesia dan hampir 60% yang mengelola pertanian tersebut adalah perempuan.

Meskipun perempuan mempunyai peran dan pengetahuan yang sangat baik dalam setiap tahapan pengelolaan lahan, seringkali pengetahuan dan pengalamannya tidak dijadikan sebagai referensi dan pertimbangan dalam berbagai proses tata kelola dan pengambilan keputusan terkait soal tanah lahan termasuk soal hak perempuan atas tanah.

Melalui forum dialog KLHK dan para mitra SETAPAK ini, diharapkan akan tercipta ruang konsultasi oleh KLHK dan dari kelompok aktivis perempuan. Selain itu, juga terbina  wadah komunikasi untuk saling memperkuat kerja para pejuang keadilan gender dalam pengelolaan SDA di tingkat komunitas yang berasal dari 10 provinsi di Indonesia untuk perluasan kesejahteraan dalam pengelolaan sumber daya alam yang adil dan setara di Indonesia.

Forum dialog ini akan diperkaya dengan pameran hasil kerajinan daerah, serta produk-produk pangan dari 10 provinsi ini dihadiri oleh komunitas, aktivis perempuan sektor sumber daya alam, lembaga donor sektor SDA, The Asia Foundation dan mitra pendamping komunitas.(Lukman Hqeem)

Share:

Leave a reply