Kalista Alam Berkelit, PN Meulaboh Menentang Putusan MA

132
0
Share:
Massa GeRAM melakukan aksi unjuk rasa atas putusan PN Meulaboh yang memenangkan gugatan PTKA di Mahkamah Agung, Kamis (03/05).

GuritaNews – Pengadilan Negeri Meulaboh, Aceh, membuat putusan yang mengejutkan dengan memenangkan gugatan perusahaan kelapa sawit PT Kalista Alam (PTKA) terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tahun 2014, PTKA dinyatakan bersalah karena melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar lahan gambut Rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya.

Rawa Tripa merupakan hutan gambut seluas 61.803 hektar yang terletak di Kabupaten Nagan Raya, Aceh itu merupakan  bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser yang dilindungi UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang melalui PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang memasukkannya sebagai kawasan strategis berfungsi lindung.

Sebagai salah satu dari tiga lahan gambut terluas di Aceh, dengan  kedalaman mencapai 12 meter, Rawa Tripa memainkan peran penting bagi penyerapan karbon di Aceh.  Selain menyerap karbon, lahan gambut juga dapat mencegah banjir, mendukung nelayan dan menyediakan keragaman habitat bagi keragaman spesies. Namun, tragedi menghampiri. Rawa Tripa yang dikenal sebagai “Ibukota Orangutan di Dunia” itu dibakar untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit. Peristiwa ini sempat mengejutkan Indonesia dan dunia.

Akibat pengerusakan lingkungan hidup, PTKA diganjar cukup berat. Pada 15 Juli 2014, Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh memvonis bersalah perusaan kelapa sawit tersebut. PTKA diwajibkan mengganti rugi materil sebesar Rp114 miliar ke negara dan harus membayar dana pemulihan lahan sebesar Rp251 miliar.

Tak puas dengan putusan tersebut, PTKA mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, namun ditolak. Mahkamah Agung pun telah menyatakan PTKA bersalah dan menolak banding maupun Peninjauan Kembali (PK) kasus ini. Dengan keputusan Mahkamah Agung No. 1 PK/Pdt/2015 terhadap PTKA, yang salah satu kewajiban setelah putusan tersebut adalah melaksanakan eksekusi.

Putusan MA ini, bagi aktifis lingkungan, merupakan  kemenangan hukum perlidungan lingkungan di Indonesia. “Terutama bagi masyarakat lokal, kemenangan ini adalah keadilan dan inisiasi penting bagi usaha pemulihan di Tripa,” kata Harli Muin, pengacara Gerakan Rakyat Menggugat (GeRAM) kepada media di Jakarta, Kamis (03/05). Pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pun mengapresiasi putusan tersebut.

Namun, dua tahun berselang, eksekusi tak kunjung dilaksanakan. Meskipun, lanjut Harli, KLHK telah mengirim surat permohonan kepada Kepala PN Meulaboh untuk melakukan eksekusi putusan. “Namun Ketua PN Meulaboh melakukan penundaan,” tuturnya.

Senada dengan Harli, juru bicara GeRAM, Fahmi Muhammad, menyatakan seharusnya PN Meulaboh melaksankan eksekusi terhadap Putusan MA. Menurutnya, PN Meulaboh tidak memiliki dasar hukum untuk menunda pelaksanaan eksekusi putusan.

“Kami kaget mengetahui bahwa Ketua PN Meulaboh mengeluarkan Penetapan Perlindungan Hukum terhadap PTKA dengan No. 1/Pen/Pdt/eks/2017/Pn.Mbo. Kami melihat ini merupakan hal yang aneh,” ujar Fahmi.

PTKA rupanya tak berdiam diri. Alih-alih membayar denda yang diwajibkan tersebut, PTKA menggugat balik beberapa lembaga pemerintah yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ketua Koperasi Bina Usaha, Kantor BPN Provinsi Aceh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh dengan perkara No. 16/Pdt.G/Pn.Mbo. Pada 13 April 2018, PN Meulaboh memenangkan gugatan PTKA dengan putusan Perkara No. 16/Pdt.G/2017/Pn.Mbo.

Pengadilan Negeri Meulaboh menyatakan eksekusi keputusan tahun 2014 tak dapat dilaksanakan sampai ada keputusan terhadap gugatan baru. Menurut Fahmi, seharusnya tidak ada gugatan baru yang dapat membenarkan pengadilan untuk menunda eksekusi keputusan. “Dan juga tidak ada justifikasi untuk memberikan PTKA ‘perlindungan hukum’. Apa yang dilakukan Ketua PN Meulaboh membingungkan,” lanjutnya. Fahmi juga menilai PTKA mencari-cari alasan menghindari pelaksanaan eksekusi.

Setelah menunda pelaksanaan eksekusi tiga kali, majelis hakim PN Meulaboh yang diketuai oleh Said Hasan menyatakan menerima gugatan PTKA, dalam Register Perkara Perkara No. 14/Pdt.G/2017/Pn.Mbo. Bukti koordinat yang salah yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada kasus sebelumnya menjadi dasar penerimaan ini.

Menurut Fahmi, hal ini menjadi janggal. Sebab Hakim Said Hasan merupakan hakim yang sebelumnya menerima penetapan hukum perlindungan hukum dan menolak eksekusi putusan Mahkamah Agung. Seharusnya, Hakim Said Hasan tidak menjadi hakim dalam kasus ini, ujar Fahmi. “Kini, Hakim Said Hasan memutuskan bahwa dia tidak akan mengeksekusi putusan Mahkamah Agung terhadap perusahaan kelapa sawit,” ujarnya.

Harli Huin dan sejumlah perwakilan dari Gerakan Rakyat menggugat (GeRAM) menyampaikan laporan mengenai kejanggalan kasus ini kepada Mahkamah Agung. Dalam keterangannya, Mahkamah Agung akan melakukan klarifikasi sebelum membentuk tim pengawasan.

Menurut Harli, Hakim Said Hasan semestinya melaksanakan permohonan eksekusi terlebih dahulu baru menyatakan eror in objecto dan eror in persona. Ditegaskan olehnya bahwa bagaimana mungkin Said Hasan mengetahui dua kesalahan tersebut bila belum melaksanakan putusan eksekusi. Bahkan menurut Harli Huin, Hakim Said Hasan semestinya tidak perlu mempertimbangkan kedua error tersebut. Karena keputusan masalah ini sudah berketetapan hukum dan sudah diselesaikan disemua tingkat peradilan. Harusnya, hakim memusatkan perhatian pada bagaimana memulihkan kerugian negara akibat kebakaran ini, pungkasnya. (Lukman Hqeem)

Share:

Leave a reply