Dugaan praktek korupsi Bupati Merauke, Bamus “Tujuh Wilayah Adat Papua” sampaikan keresahannya

Share:
Agustinus Donald Ohee (foto : kicky herlambang/guritanews.com)

GuritaNews – Dalam sebuah pertemuan dengan wartawan di Jakarta, Jumat (4/5) sore kemarin, ketua Badan Musyawarah Tujuh Wilayah Adat Papua (Bamus TWAP) , Agustinus Donald Ohee, menyampaikan pesannya kepada pemerintah bahwa ‘Tiga pilar pembangunan di Papua yakni ; adat, agama dan pemerintah harus sejalan’.

“Masyarakat adat terutama para kepala suku di seluruh tanah Papua, kami serukan agar bersatu dan bergandeng tangan,” jelas Agustinus kepada guritanews.com.

Pria kelahiran Abepura , 27 September 1971 menegaskan jika pembangunan di Papua ingin berjalan lancar dan rata, maka menurutnya seluruh masyarakat adat dan kepala adat harus bersatu.

“Kita gak bisa jalan sendiri-sendiri,” tambahnya

Agustinus memberikan contoh kecil semisal adanya dugaan praktek korupsi dan pelanggaran lainnya.
Hal ini terkait kecenderungan lemahnya perhatian ‘kita terhadap hukum’ begitupun lemahnya kontrol pusat terhadap kasus-kasus korupsi di wilayah Papua.

“Bahkan laporan warga ke KPK , tentang adanya dugaan kasus korupsi yang dilakukan Bupati Merauke juga tidak ditanggapi hingga kini,” ungkapnya

“Lalu pemerintah kemana saja??”

Agustinus menambahkan, masyarakat juga telah melaporkan kepada aparat terkait , bahkan ‘mereka juga lakukan demo’

“Namun tetap saja pemerintah pusat pun bungkam!”

Badan Musyawarah Tujuh Wilayah Adat Papua yang dibentuk sejak 2015, memang di peruntukkan sebagai ruang aspirasi dan dialog masyarakat, terhadap relaitas dan isu yang terjadi di Propinsi paling timur Indonesia itu.

“Saya berbicara di hadapan anda, rekan wartawan untuk sekedar menyampaikan kegelisaan mereka yang berkepenjangan. Masyarakat di sana ingin persoalan ini segera mendapat perhatian hukum. Jangan di diamkan oleh pemerintah,” paparnya

“Terkait Bupati Merauke, banyak yang dialporkan bukan korupsi saja, tapi dugaan penyalahgunaan jabatan, pencucian uang, jual beli jabatan, ingkar janji politik kepada rakyat, serta pembangunan yang tidak berjalan secara signifikan,” letupnya

Agustinus Donald Ohee (foto : kicky herlambang/guritanews.com)

Agustinus Donald Ohee ‘Presiden Joko Widodo harus ambil tindakan pencegahan juga’ (foto : kicky herlambang/guritanews.com)

“Sekali lagi saya mewakili kegelisahan masyarakat , karena laporan mereka tidak di tanggapi sepeotong kata pun, baik oleh aparatb terkait, KPK maupun pemerintah!,”

“Masyarakat Papua ingin segera kasus duagaan pelewengan dan kebobrokan ini di tindaklanjuti leat proses hukum! Kejaksaan dan KPK harus segera bertindak, ”

“Presiden Joko Widodo harus ambil tindakan pencegahan juga. Agar tidak berlarut,” pungkasnya

Bukankah Predisen Joko Widodo begitu gencar membangun Papua, hingga -haruskah- kasus seperti ini yang membuat risau masyarakat di wilayah Papua ini seperti tak kasat mata?

Pembangunan hulu ke hilir korupsi tetap berlanjut..?

Tujuh Wilayah Adat Papua meliputi ; 1. Mamta, Papua timur laut. 2. Saereri, Teluk Cendrawasih, Papua Utara. 3. Domberai, Papua Barat. 4. Bomberai, Papua Barat Laut. 5. Anim Ha, Papua Selatan. 6. La Pago, Papua Tengah. 7. Mee Pago Papua Timur. (Q2)

Share:

Leave a reply