Berbicang soal kearifan lokal yang ‘absurd’ dalam diskusi film berbobot

181
0
Share:

guritanews – Dalam perbincangan santai sesaat sebelum dimulainya diskusi film yang mengusung tema sentral Kearifan Lokal Sebagai Kekuatan Film Indonesia Di Tengah Penetrasi Budaya Asing, pada 24 Mei 2017, di Jakarta, rekan pembuat film dokumenter Tino Saroengallo, mengemukan pendapatnya bahwa : “Kekerasan yang terjadi di masyarakat sekarang ini adalah persoalan kearifan lokal, yang sah-sah saja jika diangkat ke layar lebar. “

 

Pernyataan tersebut segera saja mengingatkan kita kepada tiga film Indonesia ,yakni : Carok (1985), disutradarai Imam Tantowi, The Raid 2 (Gareth Evans, 2014) dan Marlina : Si Pembunuh dalam Empat Babak (Mouly Surya, 2017).

Ketiga film tersebut menampilkan masalah kekerasan dari sudut pandang yang berbeda, serta merta masing-masing film memperlihatkan latar belakang budayanya.

Carok yang skenarionya ditulis Arifin C. Noer adalah film laga semata, sebagaimana The Raid 2.

Demikianpun film karya Moely Surya.

Hanya saja ketiga film tersebut memiliki kadar kearifan lokal yang berbeda.

Hal inilah yang menarik untuk dicermati, betapa persolaan kekerasan memiliki banyak sisi pengamatan, jika pada akhirnya membicarakan dalam koridor kearifan lokal.

Begitu menyebut kata Carok ,ingatakan kita langsung pada budaya lokal Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Carok bisa diartikan balas dendam. Dan pada film itu yang di ajang Festival Film Indonesia 1985 mendapat pujian karena mengangkat budaya lokal serta ceritanya berwajah Indonesia asli , justru menyabet Piala Citra untuk Pemeran Pembantu Pria yang diraih El Manik.

Begitupun sebaliknya The Raid 2 yang total menyodorkan adegan kekerasan, praktis mengabaikan masalah cerita, sehingga film The Raid 2 menurut Tino Saroengallo yang menjadi pembicara dalam diskusi film tersebut, Kearifan Lokal, merupakan cermin dunia kekerasan internasional yang biasa dilihat dalam film –film luar negeri.

Kesimpulannya tentang The Raid 2 ,menurut Tino bukan film yang mengetengahkan kehidupan khas Indonesia, melainkan hanya sebuah film laga semata.

Sebaliknya film karya Mouly Surya tegas-tegas mengangkat budaya kekerasan di Sumba Barat.

“ Jangankan masyarakat luar negeri , masyarakat Indonesia sendiri tidak banyak yang tahu bahwa budaya kekerasan ala parang sebagai senjata yang dibawa sehari-hari masih berlaku di Sumba Barat, “ kata TinoSaroengallo.

Dalam diskusi yang digelar oleh Pusat Pengembangan Perfilman Kemendikbud , bekerjasama dengan Forum Wartawan Hiburan (FORWAN) Indonesia ,memang berupaya mencari jejak kearifan lokal dalam film Indonesia.

Adakah tema semacam itu ,dan jika ada apakah mampu menjadi kekuatan dalam membendung penetrasi budaya asing ?

Pertanyaan itu tidak bisa dijawab seketika dan matematis, mengingat kearifan lokal adalah dasar dari lahirnya sebuah kebudayaan.

Seiring dengan pendapat Tino Saroengallo, nara sumber lain , produser film yang kini membidani film bertajuk Guru Ngaji dan Badut Maksimal (2017) , Ichwan Persada, mengatakan kearifan lokal itu keniscayaan.

Ody Mulya Hidayat

Sementara produser film, Ody Mulya Hidayat , juga sebagai nara-sumber, mengatakan dalam industri film , yang terjadi adalah keseragaman.

“Perkaranya ini menyangkut masalah selera. Selera inilah diperdagangkan. Sementara kearifan lokal sebagai bungkusan saja. Penonton kita berkarakter,“

Tema kearifan lokal ramai dibicarakan sudah sejak lima tahun lalu dan kini digadang-gadang lagi, apalagi keadaan semangat di Indonesia mulai menurun.

Ditambah lagi dengan melemahnya kohesi sosial yang terkait melebarnya kesenjangan ekonomi, dan hal itu pun tidak bisa diatasi dengan hanya kebijakan ekonomi semata.

Di sinilah tema kearifan lokal perlu di apresiasi.

Bagaimanapun Indonesia membutuhkan panduan strategi kebudayaan.

Melalui strategi itu , apa dan hendak kemana Indonesia bergerak dalam jangka panjang. Tidak diingkari pemerintah punya peran besar dalam mendorong strategi kebudayaan.

Dalam industri film, Indonesia bisa belajar pada Korea Selatan.

Pada tahun 1970-an , sebagian orang Korea Selatan masih asyik menonton film Hollywood.

Tahun 1980-an, mereka nonton film Hongkong.

Tetapi setelah dirilisnya film berjudul Shiri yang kisahnya bermuatan kearifan lokal , pada tahun 1999 yang meraup enam juta penonton , maka orang Korea Selatan menyukai dan mencintai film produksinya sendiri.

Yang selalu menjadi persoalannya hingga kini adalah seberapa benar (besar) pemerintah betul-betul hendak serius mengangkat kearifan lokal sebagai senjata pamungkas (jika tak ada lagi bahan) guna menahan atau jika perlu mendobrak penetrasi budaya asing -yang bisa disebut kini sudah meresap, jika perlu membatin di kalangan masyarakat kita (tak terelakkan kalangan remaja masa kini).

Kita tak perlu lagi menyangkal, saat masyarakat pada akhirnya sangat mengagumi bahkan menjadi penggemar setia film-film berbasis produk industri kapitalis asal Hollywood, yang punya catatan hebat dalam soal teknologi.
begitupun dengan film-film pabrikan Korea Selatan, yang serba ringan dan mellow tapi punya formula jitu mengeduk jutaan penggemar di tanah air.

Problematik kah?

Masih gak jelas untuk di cari solusinya.

“Kita tak ingin terperangkap dalam ruang absurd sebuah local wisdom, ketika masyarakat memang sudah kadung rela membangun sipirit penentrasi dan infiltrasi budaya asing itu (yang jelas jelas kesalahan besar),” papar artis cantik pendatanbg baru, Bella Luna, yang didiapuk menjadi pembicara pada sesi kedua diskusi.

Bella Luna

Bella menambahkan, sangat berat ketika masyarakat atau generasi ini seperti tak kuasa lagi bertenaga untuk berani melongok kearifan lokal yang terang-terangan adalah originalitas kultur mereka sendiri.

‘Ketibang cinta mereka kepada budaya asing’

Hanya kearifan sikap bersama baik pemerintah maupun kalangan lainnya tanpa kecuali peran serta media untuk tetap loyal menempatkan kearifan lokal sebagai mutu hidup orang Indonesia, jadi bukan sekedar bertutur lewat panorama sinema saja.

Namun! Kearifan lokal jangan juga menjadi aplikasi politik etis sebuah rezim yang memerintah, untuk meraih simpati publik atau pengakuan publik, yang akan dilestarikan lewat sebuah kompromi politik.

(Syamsudin Noer Moenadi, jurnalis dan pemerhati masalah budaya/editor : Q2)

Share:

Leave a reply