Anniesa Hasibuan dan suami protes Kementerian Agama

208
0
Share:

guritanews – Anniesa Hasibuan dan suami beserta pengacaranya, pada Rabu (9/8), menyambangi kantor Kementerian Agama terkait pembekuan izin usaha travel umroh milkiknya.

Biro perjalanan umroh milik disainer kondang Anniesa Hasibuan dan suaminya, Andhika, memprotes sikap Kementerian Agama terkait pembekuan izin usaha perjalanan umrah PT First Anugrah Karya Wisata Travel.

Pihak Kemenag meminta waktu seminggu untuk mempelajari sanggahan tersebut.

Anniesa disertai suaminya dan Dr. Eggi Sudjana, pengacara mereka, Rabu (9/8) pagi tadi, menyambangi kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

Kedatangan mereka disambut Sekjen Kemenag, Nur Syam.
Paparan Anniesa dan suaminya, Sekjen Kemenag sangat menyadari, tidak tertutup kemungkinan terjadi penyimpangan kebijakan atas keputusan yang diambil.

“Setelah pertemuan dengan Sekjen Kemenag. beliau meminta waktu seminggu untuk mendalami dan mempelajari keberatan yang disampaikan oleh First Travel. Karena secara hukum ini masih dalam proses, ya kita tunggu saja, ” kata Eggi Sudjana.

“Yang sangat perlu saya tekankan disini adalah, tidak ada kerugian kepada negara atas apa yang dilakukan klien kami. Bahkan, sebaliknya, klien kami justru membantu masyarakat bawah yg ingin umrah dengan biaya murah dengan harga terjangkau,” Eggi Sudjana melanjutkan.

Karena itu, jika ada yang menyangkutkan kejadian tersebut sebagai upaya tindak penipuan atau melarikan uang jamaah maka itu sama sekali tidak benar, ujar Eggi.

“Kalau mau lepas tangan klien kami bisa saja langsung mempailitkan perusahaan sehingga tak ada kewajiban mengembalikan dana yang sudah disetor. Namun itu bukan maunya perusahaan, apalagi selama delapan tahun ini semua berjalan lancar,” Eggi Sudjana menuturkan.

“Jadi seharusnya pemerintah membantu, bukan malah mencabut izinnya. Bagaimana sekarang kami bisa mengembalikan dana tersebut?”

Pada tanggal 18 Juli lalu, First Travel menghadiri rapat pertemuan yang digagas oleh tim waspada investasi, bentukan pemerintah yang terdiri dari sejumlah lembaga terkait seperti polisi, kejaksaan dan OJK.

Dalam pertemuan juga hadir pihak Kementerian Agama, yang bersepakat bahwa seluruh jamaah umroh First Travel diminta untuk tenang dan memberikan kesempatan kepada manajemen untuk mengurus keberangkatan jamaah.

Ironisnya, sepekan kemudian Kementerian Agama justru mengeluarkan surat pembekuan.

Padahal hasil pertemuan disepakati bahwa kliennya akan memberangkatkan 5000 sampai 7000 orang perbulan sejak musim haji tahun ini selesai sampai Januari tahun depan.

“Jadi Kementerian Agama khianati terhadap pertemuan yang dihadiri juga oleh OJK,” papar Eggi Sudjana, yang juga mantan anggota DPR dari Fraksi PKB itu.

Sementara itu, terkait pengembalian uang para calon peserta umroh, Eggi menjelaskan bahwa kliennya, Anniesa dan Andhika, bersedia bertanggungjawab mengembalikan dengan tahapan 30 hari sampai 90 hari kerja, hal ini juga tertuang dalam kesepakatan dengan OJK.

Share:

Leave a reply